Mural Jokowi 404 Not Found dan Negeri yang Kehilangan Jati Diri

Mural Jokowi 404 Not Found dan Negeri yang Kehilangan Jati Diri

Source : Indozone.com

Mural Jokowi 404 Not Found dan Negeri yang Kehilangan Jati Diri

Belakangan ini, kita kembali dihebohkan dengan opini masyarakat tentang pemerintahan di era presiden Jokowi memiliki sikap antikritik. Hal tersebut muncul karena adanya berita yang viral di media sosial terkait seseorang yang membuat mural mirip wajah presiden Jokowi disertai tulisan “404 Not Found”. Tidak lama dari itu, beredar foto polisi yang telah menghapus mural tersebut dengan mengecatnya menggunakan cat warna hitam, dan polisi menyatakan sedang memburu pembuat mural tersebut. Diketahui bahwa kejadian tersebut berada di Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

Mural Jokowi ini semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial, bahkan sempat menjadi trending topic di twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh masyarakat di medsos menyusul keheranan yang tumbuh karena tindakan tersebut yang seharusnya adalah kritik yang dilakukan oleh warga negara, justru dianggap tindakan tidak baik oleh pemerintah. Belum lagi polisi yang masih berusaha memburu pembuat mural tersebut. Namun di sisi lain, polisi merasa tindakan meraka benar, dan sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat larangan menghina dan merendahkan kehormatan lembang negara yang diatur dalam pasal 57 (a) UU no. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Krisis freedom of speech (kebebasan berpendapat/berbicara) seperti yang berada di Indonesia ini dianggap aneh, karena mengigat indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya memperbolehkan warganya untuk bersuara atau berpendapat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Tindakan polisi tersebut justru membuat mural tersebut semakin viral dengan menampilkan gambar sebelum dan sesudah dihapus oleh polisi.

Pembahasan tentang pemerintahan jokowi yang otoriter ini sebelumnya udah ramai diperbincangkan jauh sebelum kajdian ini seperti tagar yang permah ramai #2019GantiPresiden. Alhasil banyak warga yang membandingkan dengan pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membaskan warga Indonesia berpendapat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Bahkan keberadaan UU ITE yang dibuat di era pemerintahan Jokowi, dianggap oleh sebagian warga sebgai alat untuk melindungi diri pemerintah dari kritikan warganya.

Pada tahun 2020, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mencatat terdapat 28 kebijakan pemerintah yang dianggap mencerminkan otoriterianisme. Beberapa poin yang banyak dibahas adalah mengenai kebijakan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri. Mural Jokowi yang bertuliskan “404 Not Found” menambah jumlah daftar kebijakan otoriter pemerintah terhadap warganya yang seharusnya bisa menikmati demokrasi di Indonesia.

Jika memang pembuatan mural ini terbukti sebagai sebuah penghinaan, maka pelaku bisa diusut dan diberikan hukuman, meskipun tampak janggal di mata warga Indonesia dengan langkah pemerintah yang seolah antikritik. Namun. Apa langkah yang bisa kita ambil lebih jauh? Sampai saat ini kritikan tajam masih dilakukan warga media social dengan menaikkan tagar dan mempertanyakan kembali apakah Indonesia benar-benar Negara demokrasi. Tepat momen kemerdekaan Indonesia yang ke 76 pertanyaan lain yang muncul adalah apakah rakyat benar-benar telah merdeka dengan dirampasnya freedom of speech di Negara ini?

Negeri kita sudah merdeka selama 76 tahun, dan sudah seharusnya kita merdeka seutuhnya. Adanya freedom of speech yang berarti sebuah hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa adanya sensor dan mengandung kritikan, sudah selayaknya dimiliki warga Indonesia. Jangan bawa kami lagi untuk bernostalgia ke zaman orde baru, dan semoga Indonesia kedepannya semakin maju kembali kepada jati dirinya sebagai negeri demokrasi.

 

Karya: Irsyad

Sumber:

m.kumparan.com⊃

suara.com

Leave a Reply