Pakaian Adat Jokowi dan Konflik Masyarakat Adat

Pakaian Adat Jokowi dan Konflik Masyarakat Adat

Sumber: Kuyou.id

Pada perayaan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus seringkali kita melihat atau bahkan lazim bagi orang Indonesia yang memakai pakaian adat. Hal ini juga diperlihatkan oleh para tokoh negeri ini tak terkecuali Presiden Indonesia, Joko Widodo. Sejak menjadi presiden, Jokowi memang tampak menerapkan politik simbol.

Dalam setiap upacara hari kemerdekaan dan pidato kenegaraan, Jokowi selalu memakai pakaian adat yang berbeda-beda dari setiap suku yang ada di Indonesia. Pada sidang tahunan MPR/DPR 2021 tanggal 16 Agustus 2021, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Suku Baduy dan pada upacara kemerdekaan tanggal 17 Agusutus 2021, Jokowi mengenakan pakaian adat Lampung.

Menariknya, setiap kali Jokowi memakai pakaian adat, pasti selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terakhir ketika Jokowi memakai pakaian adat Suku Baduy menimbulkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. Ada yang memuji dan tak sedikit pula yang mengkritik gaya Jokowi itu. Mereka memuji Jokowi yang memakai pakaian adat itu karena dengan memakai pakaian adat berarti menghormati budaya masyarakat adat setempat dan cinta akan kultur daerah. Namun, banyak pula yang berkomentar bahwa seharusnya Presiden tidak hanya cukup mengenakan pakaian adat saja sebagai simbol tetapi juga mendengar keluhan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang wilayah hutannya dirusak.

Sejumlah tokoh Banten menyambut baik pilihan Jokowi untuk mengenakan baju adat suku Baduy dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021. Hal itu dianggap sebagai kode dan politik simbol Jokowi sekaligus diplomasi budaya Suku Baduy yang selama ini dikenal sebagai masyarakat adat yang sangat rendah hati, ramah, pekerja keras, dan sangat menjaga keselarasan dengan alam.

Akan tetapi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai hanya mengenakan baju adat sebagai pembungkus, tapi tidak melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Masalah seperti Janji Nawacita yang belum terpenuhi, UU Masyarakat adat yang makin melemah di Parlemen, dan perampasan wilayah adat yang dialihfungsikan menjadi tambang, juga penanganan covid-19 dan vaksin yang susah diakses oleh masyarakat Adat seperti yang diungkapkan oleh Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi. Ini tentunya menjadi perhatian serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah kepada masyarakat adat sehingga konflik yang terjadi di masyarakat adat bisa segera berakhir.

AMAN mencatat sedikitnya ada 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang 2020. Pada periode Januari hingga Mei tahun lalu saja, diperkirakan hutan seluas 1.448 hektar di Papua, lenyap. Dari 40 kasus yang terjadi di total wilayah adat yang mencapai 31.632,67 hektar itu, ada lebih dari 39 ribu warga Masyarakat Adat yang telah mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.

Banyaknya penambangan emas liar dan perusakan hutan di wilayah adat menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat adat. Apalagi dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang makin menyudutkan Masyarakat, berpotensi merusak lingkungan hidup dan lebih mementingkan investasi.

Semoga kedepannya pemerintah tidak hanya mempertontonkan pakaian adat dan memakai pakaian adat hanya sebagai simbol saja, tetapi juga lebih memperhatikan masyarakat adat, mendengar aspirasi mereka, dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang semakin terkikis.

Penulis : Ahmad Munawir Mokolintad

Sumber :

www.cnnindonesia.com

www.m.antaranews.com

www.suara.com

Leave a Reply